Dasar Negara, Ideologi dan Konstitusi

  Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara sesuai dengan bunyi UUD alenia ke-4. Bunyi dari pancasila adalah sebagai berikut.

PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradap
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila sebagai Ideologi Negara yang berarti pacasila merupakan kumpulan dari gagasan ide keyakinan secara menyeluruh sistematis untuk mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang akan dicapai.

Hal- hal yang menyebabkan ideologi bagi suatu bangsa, antara lain:

• Membuat suatu bangsa menjadi suatu bangsa yang kuat
• Memiliki gambaran masa depan yang akan dicita-citakan
• Mampu bersikap tegas terhadap pengaruh bangsa lain
• Mampu mempertahankan kelangsuangan hidup bangsanya.

Manfaat ideologi bagi suatu negara, yaitu

1. Menjadikan pedoman bagaimana bangsa itu membangun negaranya
2. Memberikan arah, cita-cita bangsa yang bersangkutan
3. Memiliki pedoman dan pegangan bagaimana memecahkan masalah-masalah bidang  politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
4. Mampu memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah bagaimana cara bangsa tersebut memecahkan persoalan atau masalah yang dihadapinya.

Fungsi ideologi bagi suatu negara:

• Norma-norma yang menjadikan pedoman untuk melangkah dan bertindak
• Untuk dijadikan bekal bagi masyarakat untuk menemukan identitasnya
• Merupakan landasan untuk memahami dunia dan kejadian-kejadian alam sekitar
• Dijadikan dasar untuk orientasi untuk membuka wawasan dalam kehidupan dunia
• Mampu untuk manyemangati atau mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dalam mencapai tujuan

Fungsi Pancasila bagi Indonesia:

1. Sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan dan kehidupan di segala bidang dengan berpegang sesuai dengan norma-norma dimasyarakat
2. Sebagai Jiwa Kepribadian Bangsa, Pancasila dijadikan sebagai perwujudan sikap dan perbuatan yang mengandung adat istiadat nilai religius, nilai kebudayaan .
3. Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa, Pancasila memuat perjanjian perjanjian luhur, cita-cita, tujuan negara yang ditetapkan oleh PPKI
4. Sebagai Sumber Tertib Hukum, Pancasila merupakn sumber dari segala peraturan perundang – undangan yang merupakan kesadaran cita-cita hukum dan cita-cita moral
5. Sebagai Dasar Negara
6. Sebagai Ideologi Bangsa
7. Sebagi Falsafah Pemersatu Bangsa

Konstitusi yaitu aturan dasar

Tujuan :

1. Untuk mengatur  ketertiban masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara
2. Untuk mengatur tujuan yang dicita-citakan

Berdasarkan bentuknya konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu :
Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis (konvensi)

Konvensi adalah kebiasaan – kebiasaan yang tidak tertulis dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara. 

Menurut Sri Soemantri (1987) konstitusi biasanya memuat atau mengatur tiga hal (Trias Politika)

1.      Eksekutif : Kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang – Undang.

§  Eksekutif dibidang pemerintahan : Presiden dibantu oleh kabinet dan para mentri

§  Eksekutif dibidang Provinsi : Gubernur

§  Eksekutif dibidang Kota : Walikota

§  Eksekutif dibidang kabupaten : Bupati

2.       Legislatif  : Suatu lembaga bersama-sama dengan pemerintah membuat rancanagan Undang-Undang.

§  Legislatif ditingakat pusat : DPR, MPR

§  Legislatif ditingakat daerah : DPRD, DPD

3.   Yudikatif : Suatu Lembaga yang memberi nasehat kehukuman atau peringatan kepada siapa saja yang bersalah dan memberi nasehat kepada yang bersalah.

Yudikatif ditingkat pusat : MA

Konstitusi Menurut Yoeniarto

Ditinjau dari tujuannya, konstitusi itu menjamin dari tindakan semena-mena penguasanya.

Ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahannya, konstitusi dijadikan landasan penyelenggaraan pemerintahan menurut UUD.

Isi Konstitusi

1.      Hasil perjuangan bangsa dimasa lampau

2.      Tujuan /negara

3.      Susunan ketatanagaraan suatu negara secara fudamental

4.      Pembagian dan pembatasan tugas ketata negaraan yang juga bersifat fudamental (kokoh, kuat, terarah)

5.      Jaminan terhadap hak – hak asasi manusia dan warga negara

6.      Prosedur mengubah UUD

Perubahan Konstitusi

Didalam hukum tata negara dikenal dua cara perubah UUD sebagai konstitusi tertulis, yaitu

a.       Verfassung Anderlung

Perubahan UUD yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UUD yang bersangkutan

b.      Verfassung Wanderlung

Perubahan UUD dengan cara tidak disebutakan dalam UUD tersebut, tapi dengan denga kata istimewa seperti revolusi

Dilihat dari cara melakukan perubahan konstitusi, terdapat dua cara antara lain

a.       Cara rigid (sulit dirubah)

b.      Cara Fleksible (mudah dirubah)

Yang berwanang mengubah UUD/ Konstitusi, antara lain

1.      Lembaga Legislatif

2.      Referendum atau Plebisit

3.      Negara – negara bagian dan negara Fedral

4.      Masyarakat khusus

5.      MPR

Teknik Perubahan UUD

1.      Perubahan naskah

2.      Pengganti naskah lama sengan neskah baru

3.      Naskah tambahan